NELAYAN TUNTUT INPRES NO 7 TAHUN 2016

Kondisi lapangan saat ini diperparah menggunakan adanya mogok perikanan diberbagai daerah yang menuntut realisasi INPRES 7/2016.

Seperti kita tahu Inpres 7/2016 ini bertujuan mempercepat pembangunan industri perikanan nasional.

Terdapat 3 target yang ingin dicapai, yaitu peningkatan kesejahteraan warga terutama nelayan, penyerapan energi kerja & menaikkan devisa negara.

Komunitas Komunitas perikanan juga telah sangat galau menggunakan peraturan peraturan yg di keluarkan menteri susi. Dan dalam kota kota Yg identik dengan Hasil bahari udah menjadi kota meninggal memakai banyaknya kapal yang nir melaut.

Hanya masyarakat yang terjun pada perikananlah sahih benar tahun akan keadaan perikanan saat ini. Dan inilah beberapa kota & asosiasi asosiasi yg akan melakukan Stop Operasi.

Nelayan Tuntut Inpres No 7 Tahun 2016

– Di BALI, 401 KAPAL LONGLINE STOP OPERASI.

– Di BITUNG, 53 UPI DAN 317 KAPAL NELAYAN STOP OPERASI.

– Di JAKARTA, KAPAL PURSE SEINE STOP OPERASI.

– DI PANTURA, 10.500 KAPAL NELAYAN STOP OPERASI

Mereka berhenti karena poly kebijakan kebijakan yang akhirnya membuat mereka wajib menambatkan kapal kapal mereka pada dermaga dermaga pelabuhan.

Apakah kondisi misalnya ini akan kita pertahankan. Sebagai negara menggunakan slogan negara maritim

kalau kapal dibiarkan tidak melaut maka dengan sendirinya akan berimbas pada pengusaha penangkapan ikan.

Dan apabila pengusaha sudah frustasi maka pengusaha akamberupaya dan berusaha dengan menjual kapalnya.

pindah entah kemana atau tidak melautkan lagi, yang menjadi korban perekonomiannya adalah masyarakat banyak yang terkait sumber ekonominya dari usaha penangkapan ikan,

BACA JUGA ; TINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN

coba saja Kita  hitung

semisal1 kapal pukat cincin ABK nya 40 orang dengan tanggungan anak rata rata 3 orang dan isteri 1 orang,

berarti per ABK tergantung hidup termasuk dirinya 5 orang dikali 40 orang

berarti riil nya 1 unit kapal dari ABK tergantung hidup sebanyak 200 orang,

belum termasuk lagi pekerja ditangkahan dengan tanggungannya, pedagang ikan dengan tanggungannya, pengolah/pengasin

BACA JUGA ; NELAYAN MEMINTA TINJAU ULANG PP NO 75 / 2015

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *